Pemerintah Didorong Teliti Kualitas Jamaah Haji

Kualitas jamaah haji, Dari Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis laporan hasil survei Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) pada tahun 2017 ini. Namun, salah seorang pengamat haji yakni Ade Marfuddin menilai bahwa servei pelayanan haji tersebut tidak begitu perlu untuk dilakukan, justru menurutnya yang dilakukan oleh pemerintah ialah melakukan penelitian tetang sejauh mana kualitas pelaksanaan ibadah haji. Ketua Rabithah Haji Indonesia ini memberikan apresiasi untuk setiap tahunnya BPS selalu melakukan survei dan memberikan nilai kepuasan yang tinggi bagi pelayanan  jamaah haji Indonesia. Meski begitu pemerintah didorong untuk teliti kualitas jamaah haji. Tapi, kalau menurut Ade itu sendiri, untuk setiap tahunnya telah diprediksi memang akan selalu mengalami peningkatan dan lebih baik sebab sudah banyak yang telah melakukan pengawasan.

“Hal seperti itu kan dari aspek pelayanan untuk secara umum, tapi perkiraan saya itu sih tahun depan jadi tidak perlu untuk di teliti lagi, sudah cukup. Kalau sudah mengetahui bahwa aspek pelayanan haji hanya itu saja, tidak lebih dari itu, seharusnya teliti terhadap kualitas jamaah haji,” ujarnya.

Menurut Dia, seharusnya yang perlu untuk diteliti ke depannya itu adalah terkait dengan kualitas jamaah haji Indonesia. Sebab, menurutnya, masih banyak jamaah haji yang belum juga mengetahui tujuan pelaksanaan ibadah haji atau symbol-symbol ibadah haji sehingga setelah pulang dari Tanah Suci ke Tanah Air tidak menjadi haji mabrur.

Ade pun mengakui bahwa sudah memiliki konsep dan pembinaan jamaah haji yang masih terkait dengan hal ini. menurutnya, untuk dapat melakukan pembinaan jamaah haji atau manasik haji itu tidak cukup jika hanya dilaksanakan 11 kali pertemuan, tapi meski begitu tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Lebih baik mencoba diangkat dan diteliti subtansi ibadahnya, sehingga saya mempunyai masukan kepada pemerintah. Wahai pemerintah bahwa substansi ibadah jamaah belum menyentuh substansi ibadah, sehingga yang wajib untuk diperbaikinya itu adalah sistem dan pola pembinaannya,” paparnya.

Lanjut dia, jika pemerintah hanya melakukan penelitian yang terkait dengan pelayanan jamaah haji, maka akan sia-sia menggunakan anggaran milik negara. Kalaupun menggunakan anggaran tersebut sayang kalau sampai harus dipakai untuk itu. Sebab indikator keberhasilan haji sudah cukup dan jelas tidak perlu lagi diukur seperti itu. Artinya pemerintah seharusnya sudah punya patokan sendiri yang lebih jelas. Persiapkan diri untuk badal umroh | badal haji