Dubes RI Tolak Honor Haji Dari Saudi

Tolak honor haji, Pernyataan yang sangat mengejutkan yang telah dilontarkan oleh Duta Besar (Dubed) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Arab Saudi dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yakni Agus Maftuh Abegebriel di dalam acara Rapat Keja Nasional (Rakernas) Evaluasi Haji 2017 yang digelar di Hotel Merlynn Park, Jakarta 6-8 November 2017, bahwa karena urusan haji sudah merupakan salah satu Visi dan Misi yang paling utama sebagai Duta Besar, maka dari itu sudah selama dua tahun musim haji 2016-2017 ini Dubes menolak diberikan honor sebagai petugas haji.

Dalam Raker tersebut yang telah buka oleh Menteri Agama RI, Dubes yakni Maftuh Abagebriel menegaskan, “Bagi seorang santri, tidak etis kalau saya harus menerima honor harian hanya untuk sebuah pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban saya. Saya sudah berpegang teguh dengan “Taqdimul adab alal amri (mendahulukan etika ketimbang formalitas) dan tidak semua yang diperbolehkan itu otomatis patut,” tegas Dubes. Itulah alasan Dubes tolak honor haji dari Saudi.

Tampil sambil membawa perangkat WPS (Wireless Presentation System) atau presentasi nirkabel, Dubes Maftuh selain tolak honor haji dan memberikan tampilan di dua layar besar di dalam rapat tersebut copy dari surat-surat penting yang telah diterima dari beberapa Menteri dan para Gubernur Arab Saudi yang merupakan balasan dan respons dari Arab Saudi kepada Dubes RI atas kerjasama yang sangat harmonis dan kompak dari pemerintah Indonesia terkait dengan suksesnya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2017 ini.

Pada sebelumnya, saat sehari setelah usainya seluruh rangkaian ibadah haji, Dubes RI mengirimkan ucapan rasa terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi atas seluruh fasilitas pelayanan yang telah diberikan dan kemudahan kepada seluruh jamaah haji Indonesia. KBRI Riyadh juga mengirimkan 12 surat untuk semua Menteri yang masih terkait dengan Arab Saudi dan sudah barang tentu ke level tertinggi Khadimul Haramain as-Syarifin Raja Salman dan Pangeran Mohammed bin Salman.

Selain itu juga, KBRI mengirimkan surat ke Gubernur Makkah Khalid bin Faisal bin Abdulaziz yang juga menjabat sebagai Penasehat Raja Salman serta Gubernur Madinah Faisal bin Salman yang juga merupakan kakak dari Putera Mahkota Mohammed bin Salman.

Diantara dari surat apresiasi yang sempat ditampilkan ialah Surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Arab Saudi Abdul Aziz bin Saud bin Nayif bin Abdul Aziz dan Menteri Haji dan Umroh yang masih berdarah Indonesia DR. M. Saleh bin Taher Benten yang secara khusus memberikan apresiasi kedisiplinan yang sangat tinggi dari para jamaah haji Indonesia.

Dubes juga sempat memberikan tampilan visual tentang alur kuota haji yang merupaan kebijakan tunggal dari Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Alur kota haji yang berasal dari Raja kemudian dimatangkan di Diwan Malaki (Royal Court, Kantor Pusat Kerajaan yang semacam Setneg) kemudian baru turun ke Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan terakhir baru turun ke Kementerian Haji dan Umroh Saudi.

Untuk adanya penambahan kuota istimewa sebanyak 10 ribu pada tahun 2017 adalah sebuah realisasi atas komunikasi antara Bpk Presiden Jokowi dengan Raja Salman serta Prince Mohammed bin Salman kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Menlu RI yakni Retno Marsudi dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Saudi bukan Menlu Saudi yakni Nizar Madani. Disebut dengan kuota istimewa karena hanya Indonesia yang berhasil mendapatkan tambahan tersebut.

“Di tahun 2018 nanti mengenai kuota, saya masih menunggu arahan dari Bapak Presiden karena hal ini merupakan ranah beliau sebagai level tertinggi diplomasi san kami yang ada di KBRI Riyadh siap untuk menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden untuk penambahan kuota,” tegas Maftuh. b 2018eriita lain : jadwal umroh akhir ramadhan | jadwal umroh akhir ramadhan 2018